Jakarta — Dewan Etik Daerah (DED) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Utara (Jakut) menggelar kegiatan Sosialisasi Kode Etik dan Pemantapan Muamalah, di Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakut, Ahad (13/9/2026) lalu. Ketua DED PKS Jakut, Rizki Fauzan Hasibuan mengatakan, kegiatan ini untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas keanggotaan, serta membangun budaya dakwah yang berlandaskan etika dan akhlak.
Kegiatan sosialisasi ini menyasar seluruh anggota dan pengurus PKS Jakut dari berbagai jenjang keanggotaan, termasuk para anggota yang saat ini mengemban amanah sebagai pejabat publik. “Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik sebagai pedoman dalam berorganisasi, bermuamalah, maupun menjalankan amanah di tengah masyarakat,” katanya saat diwawancara Komdigi DPD PKS Jakut, Rabu (16/9/2026).
Dia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian aturan organisasi, tetapi lebih jauh merupakan upaya membangun kesadaran, karakter, dan tanggung jawab bersama. Menurutnya, semakin tinggi totalitas seseorang dalam organisasi dan dakwah, semakin besar pula tuntutan untuk menghadirkan akhlak, integritas, kedisiplinan, keteladanan, serta etika dalam setiap sikap dan tindakan.
“Karena dakwah bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, bermuamalah, menjaga amanah, menghormati sesama, dan menjadi teladan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh anggota diharapkan tidak sekedar mengetahui kode etik, tetapi benar-benar menghidupkan kode etik tersebut dalam kehidupan organisasi dan aktivitas dakwah.
Dia menjelaskan, dalam pemantapan kode etik juga ditegaskan adanya apresiasi atau reward bagi anggota yang menunjukkan kedisiplinan, keaktifan, ketepatan waktu, loyalitas, dan konsistensi dalam menjalankan kode etik organisasi. Sebaliknya, terhadap setiap bentuk pelanggaran kode etik akan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Reward dan sanksi bukan semata-mata persoalan penghargaan dan hukuman, tetapi merupakan instrumen untuk membangun budaya organisasi yang sehat, profesional, adil, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Dalam menjalankan organisasi tidak boleh ada standar ganda. Dia mengungkapkan, siapa pun yang menjadi bagian dari gerakan ini, baik senior maupun junior, pengurus maupun anggota, bahkan yang telah mendapatkan amanah sebagai pejabat publik, semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai, aturan, dan kode etik yang telah disepakati bersama.
Dia berharap seluruh anggota kembali meneguhkan komitmen bahwa dakwah harus dihidupkan dengan ilmu, akhlak, karakter, dan keteladanan. Organisasi yang kuat tidak hanya dibangun dengan struktur dan program kerja, tetapi juga dengan manusia-manusia yang memiliki integritas dan akhlak yang kuat. Karenanya, pesan yang terus ditekankan adalah agar seluruh anggota bersungguh-sungguh, serius, total, dan konsisten dalam menghidupkan dakwah dan organisasi.
“Mari kita hidupkan dakwah ini dengan kode etik, akhlak, dan karakter. Karena keberhasilan cita-cita bersama tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar gerakan kita, tetapi juga oleh seberapa baik akhlak orang-orang yang menggerakkannya,” tegasnya.
Terakhir, dia menegaskan, kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, introspeksi, sekaligus penguatan komitmen bersama, sehingga seluruh anggota mampu menjadi pribadi yang semakin berintegritas, beretika, disiplin, dan bertanggung jawab.
“Pada akhirnya, ikhtiar ini diarahkan untuk mewujudkan sebuah gerakan dakwah yang solid secara organisasi, kuat secara karakter, luhur dalam akhlak, dan konsisten dalam memperjuangkan tujuan serta cita-cita bersama. Dakwah yang besar harus ditopang oleh akhlak yang besar. Organisasi yang kuat harus dibangun oleh karakter yang kuat. Dan cita-cita bersama hanya akan tercapai dengan komitmen dan keteladanan bersama.” pungkasnya.