JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Utara menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Utara di Kantor DPD PKS Jakarta Utara, Jumat (21/8/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan koordinasi Bawaslu dengan partai politik, sekaligus memastikan proses pendataan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPD PKS Jakarta Utara, Arif Yusadli, mengapresiasi kunjungan Bawaslu sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dengan partai politik. Menurutnya, komunikasi yang terjalin sejak dini penting untuk menyamakan pemahaman terkait aturan kepemiluan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mencegah terjadinya pelanggaran.
“Kami mengapresiasi kunjungan Bawaslu Jakarta Utara. Bagi kami, ini merupakan bagian penting dari silaturahmi dan koordinasi untuk memastikan seluruh proses politik dan kepemiluan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. PKS tentu mendukung upaya bersama untuk menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Arif kepada komdigi PKS Jakarta Utara, Jumat (21/8/2026).
Sekretaris DPD PKS Jakarta Utara, M. Kalim Shiddiqi, menambahkan bahwa penguatan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai agar dapat menentukan pilihan politik berdasarkan gagasan, program, rekam jejak, dan kapasitas calon maupun partai politik.
“Edukasi politik menjadi bagian yang sangat penting. Masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa politik bukan sekadar soal siapa yang memberikan sesuatu atau berapa besar yang diterima, tetapi bagaimana memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan gagasan, program, serta rekam jejaknya,” kata Kalim.
Ia menilai edukasi politik juga menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk mencegah praktik politik uang. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, diharapkan ruang bagi praktik-praktik yang dapat merusak kualitas demokrasi semakin dapat diminimalkan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, Johan Bahdi, mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan partai politik akan terus dilakukan. Menurutnya, kunjungan tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang rencananya digelar pada November mendatang dengan melibatkan partai politik.
“Mungkin nanti ke depannya kami ada kegiatan FGD, focus group discussion, yang akan mengundang partai politik. Itu bagian dari kinerja kami yang akan kami sampaikan ke Bawaslu RI,” kata Johan.
DPD PKS Jakarta Utara menyambut baik rencana tersebut dan berharap komunikasi antara Bawaslu dan partai politik dapat terus diperkuat sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjaga kualitas demokrasi serta menciptakan proses pemilu yang tertib, transparan, dan berintegritas.