Author: Humas PKS Jakut

Perlu Ada Kebijakan Politik untuk Ungkap Permasalahan Tata Kelola Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas terpenting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen), minyak goreng memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan inflasi. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya, mulai dari rumah tangga, rumah makan, restoran, UMKM, hingga industri besar. Minyak goreng menjadi salah satu … Selengkapnya

Presiden PKS Minta Ketum Parpol dan Presiden Jokowi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA — Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta elite politik untuk segera menghentikan wacana penundaan Pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024. Baginya, wacana penundaan Pemilu tidak tepat disampaikan oleh partai politik sebagai penjaga utama demokrasi dan konstitusi (the guardian of democracy and constitution). “PKS mengajak kepada para sahabat kami yakni para pimpinan partai politik untuk … Selengkapnya

Presiden PKS: Narasi Masjid-Pesantren Sumber Radikalisme Harus Dilawan

    Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengajak seluruh kader partainya melawan narasi yang mengaitkan tempat ibadah sebagai sumber radikalisme. Menurutnya, narasi yang seolah telah memberikan stigma buruk terhadap masjid hingga pesantren itu harus dilawan dan dikoreksi. “Hari-hari ini kita juga kembali menyaksikan narasi-narasi yang dengan sengaja menyematkan stigma yang buruk … Selengkapnya

MK Sebut Pembentukan UU Ciptaker Inkonstitusional, Wakil Ketua FPKS: Kenapa Tetap Berlaku?

Jakarta (29/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional. “Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan … Selengkapnya

Diabaikan Puan, Legislator PKS Mau Interupsi soal Ini

Jakarta – Interupsi anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes diabaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna agenda persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kira-kira apa yang mau disampaikan Fahmi dalam interupsinya? Fahmi mengatakan dirinya ingin menjelaskan beberapa hal. Salah satunya soal pertahanan negara dan Permendikbud. “Soal yang terkait dengan pentingnya pertahanan negara, … Selengkapnya